Humas Pemkab Paluta Gagas Pelatihan Jurnalis

Paluta,  Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas jurnalis dalam hal peliputan dan pemberitaan media cetak maupun elektronik, Pemkab Paluta melalui bagian humas pada sekretariat daerah akan menggelar pelatihan di akhir September.
Pelatihan nantinya diperuntukkan bagi wartawan yang bertugas di Kabupaten Paluta. “Pelatihan ini penting bagi teman-teman pers, agar di saat bertugas teman-teman pers paham dan tahu apa tupoksinya sebagai wartawan,” ujar Kabag Humas Pemkab Paluta Busro Lakum Harahap kepada wartawan, Rabu (3/9).
Busro mengatakan, media mempunyai peranan dalam pembangunan di Paluta. Untuk itu media sebagai mitra harus benar-benar bisa bekerjasama dan sama bekerja untuk mewujudkan Paluta yang cerdas, maju, beragama dan bermartabat.
Dalam hal kemitraan, katanya media harus bisa memberikan informasi berimbang kepada masyarakat dan begitu juga sebaliknya, media juga harus bisa memberikan masukan yang sifatnya membangun kepada pemerintah melalui pemberitaan yang sehat.
Untuk mewujudkan kemitraan itu, pelatihan wartawan ini dapat menjawabnya dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten pada bidangnya. “Rencananya kita akan menghadirkan narasumber yang memang berkompeten pada bidangnya,” ungkapnya.
Busro berharap semoga kegiatan pelatihan tersebut bisa membawa manfaat dan dapat membuka wawasan tentang ilmu kejurnalistikan dalam penguatan kapasitas serta peningkatan mutu menuju wartawan yang profesional dan handal.
Terpisah, salah satu wartawan yang bertugas di Kabupaten Paluta Akhir Rambe  menyambut baik gagasan dari Pemkab Paluta tersebut dengan harapan semoga teman-teman media ke depannya bisa lebih mengerti dan paham tentang tupoksi seorang jurnalis. (ong)
/(Analisa)

Read More

Bupati Paluta Serahkan SK CPNS Formasi Umum

Paluta,  Sebanyak 146 CPNS yang dinyatakan lulus seleksi tahun 2013 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menerima Surat Keputusan (SK), Kamis (11/9) di halaman kantor Bupati Paluta Jl Lintas Gunung Tua-PSP Km 3, Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak.
Meski menunggu kurang lebih dari 7 bulan, namun para pelamar yang dinyatakan lulus menyambut antusias atas penyerahan SK ini meski sebagian besar pelamar yang lulus di dominasi oleh pelamar dari luar daerah Paluta.
Bupati Paluta Bachrum Harahap berharap para CPNS dapat memfokuskan tenaga, perhatian dan pikiran pada proses tuntutan tugas pokok dan fungsi di unit kerja masing-masing agar benar-benar dapat berjalan secara optimal dan konsisten dengan waktu.
Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Paluta Idris Tanjung menyebutkan, berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : R/219.F/M.PAN-RB/08/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal persetujuan rincian formasi CPNS Daerah untuk pelamar umum tahun 2013 dan surat Menteri PAN-RB RI Nomor : R/259.F/M.PAN-RB/09/2013 tanggal 17 September 2013 perihal perubahan alokasi tambahan formasi CPNS Daerah tahun 2013 untuk pelamar umum bahwa Kabupaten Paluta memperoleh 150 formasi.
Namun, berdasarkan surat keputusan Bupati Paluta tentang pengangkatan CPNS tahun 2014 dilingkungan Pemkab Paluta, hanya 146 yang dinyatakan lulus seleksi yang terdiri dari 76 tenaga guru, 49 tenaga kesehatan dan 21 tenaga teknis.
Sedangkan 4 formasi dinyatakan kosong karena tidak ada pelamar yang memenuhi Passing Grade yakni seorang untuk formasi guru TIK SMP, seorang Epidemolog Kesehatan, seorang Penyuluh Kehutanan dan seorang Perawat Anastesi. (ong)
/(Analisa)

Read More

Tertutup, Peluang Paluta Ikut Rekrut CPNS 2014

JAKARTA - Keputusan Pemkab Padang Lawas Utara (Paluta) Sumut tidak ikut melakukan penerimaan CPNS tahun ini diprotes warga. Pasalnya, alasan yang disampaikan pemkab dinilai tidak logis, yakni karena listrik sering mati yang mengakibatkan jaringan internet juga ikut-ikutan sering ngadat.

Jika Pemkab Paluta berubah sikap lantaran diprotes warga, apakah masih ada peluang mengubah kebijakan menjadi ikut merekrut CPNS? Karena toh Pemkab Paluta sebenarnya sudah mendapat jatah formasi 105 kursi, tinggal rinciannya saja?

Juru Bicara KemenPAN-RB Herman Suryatman menegaskan, peluang itu sudah tertutup. Alasannya, pembatalan ikut merekrut CPNS itu sudah diputuskan sendiri oleh pemkab.

"Sudah kadung (telanjur, red). Kalau alasannya seperti itu (gara-gara listrik sering mati, red), ya ya itu tanggung jawab pemkab bagaimana menjelaskan kepada masyarakat," tegas Herman kepada JPNN kemarin (27/8).

Alasan lain yang disampaikan Herman, saat ini Panselnas konsentrasi pada tahapan pendaftaran. Juga, fokus untuk menyelesaikan penetapan rincian formasi, yang sebagian pemda belum beres.

"Jadi kita tak mau mundur lagi ke belakang. Saat ini sudah masuk tahapan pendaftaran, bukan lagi soal usulan rincian formasi," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, elemen masyarakat Paluta protes atas kebijakan pembatalan ikut merekrut CPNS 2014 dimaksud.

“Masa gara-gara jaringan internet dan sering-sering mati lampu. Alasan yang dibuat-buat saja,” Ketua Umum DPP LSM Gempar Sumut Aman Sudirman Harahap, Selasa (26/8).

Untuk permasalahan listrik, menurut Aman, bukan hanya terjadi di Kabupaten Paluta, akan tetapi sudah menyeluruh di wilayah Sumut. Sementara, pemkab/pemko lainnya di Sumut siap menggelar rekrutmen CPNS tahun ini.

Sedang Plt Kepala BKD Paluta Idris Tanjung melalui Kabid Penerimaan dan Program (Penram) Nanda S Lubis menjelaskan, penerimaan CPNS tahun ini ditunda karena berbagai alasan teknis diantaranya, permasalahan jaringan internet, masalah kelistrikan serta hambatan teknis lainnya sehingga penerimaan CPNS untuk tahun 2014 ditiadakan. (sam/jpnn)

Read More

Hampir Sebulan, Elpiji 3 Kg Langka di Paluta

PALUTA - Warga yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara mengeluhkan langkanya gas elpiji ukuran 3 kilogram. Kelangkaan terjadi sejak akhir Agustus lalu. Kelangkaan ini ditengarai disebabkan pengurangan jatah oleh Pertamina.

"Makin susah dapatkan gas elpiji ukuran 3 kilogram sekarang, ditanya alasannya, mereka malah tak tahu apa alasannya kenapa bisa langka," ujar Imam Ritonga (36), salah seorang warga Gunung Tua kepada Metro Tabagsel (Grup JPNN), Sabtu (13/9).

Biasanya, kata Imam, untuk memproleh gas elpiji, dirinya mendatangi agen resmi CV Cahaya Makmur yang berada di Jalan SM Raja, Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak. Namun belakangan ini, menurut keterangan dari pihak CV Cahaya Makmur, selaku rekanan dari Pertamina, jatah gas elpiji untuk daerah Paluta dikurangi untuk waktu yang tak bisa ditentukan.

Pantauan Metro Tabagsel (Grup JPNN) saat berkunjung ke CV Cahaya Makmur, terlihat stok gas elpiji ukuran 3 kilogram tiap minggunya berkurang. Di saat pasokan gas dalam keadaan normal, biasanya pihak CV Cahaya Makmur memperoleh jatah gas sebanyak 1.120 tabung per hari, diluar hari minggu. Namun untuk bulan September hanya menerima 8.400 tabung.

Pemilik agen resmi CV Cahaya Makmur H Ali Hasanuddin Harahap (60) mengaku saat ini untuk daerah Paluta, jatah gas elpiji berkurang dari biasanya, dulunya memproleh 1.120 tabung per hari, kini hanya 8.400 tabung per bulan.

"Biasanya selalu pesan 1.120 tabung per hari tapi kini yang datang jumlahnya tak menentu, jatah kami memang lagi dikurangi," kata H Ali Hasanuddin Harahap di pangkalannya.

Dia juga menuturkan bahwa harga resmi gas elpiji ke tingkat pengecer Rp14.500 per tabung dan pasca berkurangnya stok gas ukuran 3 kilogram, pihaknya pun mengurangi jatah ke tingkat pengecer. Misalnya untuk satu pengecer biasanya dikasih jatah 50 tabung, kini hanya diberi 20 tabung.

Pemerintah berencana merumuskan harga baru elpiji, khususnya elpiji 12 kilogram. Rencana itu diungkapkan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo pada Agustus lalu.

Selain Pertamina yang terus merugi, menurut Susilo, pertimbangan lain untuk merevisi harga elpiji adalah kebutuhan gas yang mencapai 4,3 juta ton per tahun. Produksi gas domestik hanya mampu mencukupi sekitar 1,3 juta ton per tahun. Karena itu, pemerintah harus mengimpor elpiji hingga 3 juta ton per tahun dengan anggaran impor kira-kira US$ 1.000 untuk 1 ton elpiji. Dengan demikian, pemerintah harus merogoh kocek hingga US$ 3 miliar atau sekitar Rp 35,5 triliun untuk impor elpiji.

Berdasarkan kalkulasi tersebut, Susilo menuturkan, pemerintah perlu menaikkan harga elpiji 12 kilogram, mengingat elpiji jenis ini seharusnya sudah mengikuti harga pasar.(mag-02) / jpnn

Read More